Ada yang berubah di Kaltim. Yang bisa jadi calon gubernur atau bupati era baru di Kaltim sekarang adalah “terpidana”. Kalau terpidana karena melawan kezaliman Orde Baru mungkin tidak apa-apa. Ini terpidana karena dakwaannya KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Sudah lengkap leh…tradisi etam. Seperti dilansir media, ternyata Golkar yang mayoritas di Katim pasti akan menunjuk Syaukani sebagai calon Gubernurnya. Meskipun masih dipenjara karena korupsi. Inilah (lelucon) politik paling menggegerkan di Indonesia (bisa masuk MURI dong?).

Desember lalu, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memvonisnya bersalah. Dinilai merugikan negara Rp 103 miliar, dia diganjar 2 tahun 6 bulan penjara serta uang pengganti Rp 34,1 miliar. Syaukani lalu menyatakan banding. Saat ini permohonan banding Syaukani sedang diproses pengadilan tinggi. Diperkirakan, majelis akan menurunkan putusannya pada Februari mendatang. Adapun pemilihan kepala daerah di Kalimantan Timur akan berlangsung Mei mendatang. Erman Umar, kuasa hukum Syaukani, berkeyakinan kliennya akan bebas.

Ini ada gejala budaya apa ya? Apakah memang kebudayaan Kaltim sudah tergerus oleh dampak negatif modernitas dan demokrasi yang kebablasan? Kaltim jelas masih merupakan salah satu tonggak poros kebudayaan Melayu paling tua di Nusantara. Seharusnya perilaku budayanya menjadi contoh dan panutan bagi pelaku budaya lain di tanah air. Atau memang karena kita sebagai pembawa contoh budaya bagi nusantara, maka kita yang paling terdepan melakukan ”langkah baru” budaya? Langkah budaya dengan menonjolkan Budaya Mandik Tahu Malu? Budaya Mandik Tahu Malu dalam politik, seperti mencalonkan koruptor yang statusnya masih di penjara. Bukan lagi agenda pembangunan untuk kemajuan, tetapi sudah tidak malu-malu lagi di depan rakyat mengatakan bahwa ”korupsi itu mah biasa, asal duit banyak, semua bisa di atur. Termasuk di penjara, gak perlu malu, yang penting uang berbicara. Kekuasaan berbicara”.

Kontradiksi-kontradiksi di negara kita tercinta ini, bila diamati setiap hari terjadi di hampir seluruh kebijakan hubungannya dengan kepentingan publik.
Banyak pandangan, melihat realitas seperti ini sebagai perjalanan menuju demokratisasi publik. Banyak juga yang melihat realitas seperti itu sebagai ketidakdewasaan masyarakat dan pengelola kebijakan publik. Bahkan ada yang melihat realitas seperti itu ditunggangi kepentingan maupun interaksi antroposentristik, kelompok, pengusaha, politisi atau pressure group lain. Ujung-ujungnya semua berkeinginan menuju kesepakatan musyawarah-mufakat yang diagendakan bersama. Hasilnya? Belum tentu sesuai tujuan ideal demokrasi, suara rakyat suara Tuhan. Yang sering terjadi malah, suara rakyat suara bayaran.

Budaya Mandik Tahu Malu jelas merupakan masalah serius yang dihadapi Kaltim saat ini, terutama ketika kita sedang menghadapi Pilkada untuk Gubernur. Para elite politisi selama ini gagal menumbuhkan budaya malu dalam dirinya sendiri. Menghabiskan dan memboroskan uang rakyat berfoya-foya untuk kepentingan politik dirinya sendiri jelas pelanggaran etika berbangsa. Budaya malu terhadap diri sendiri tidak lagi tumbuh dalam diri politisi, karena begitu hancurnya etika politik dewasa ini.

Penting kemudian, peringatan Syamsuddin Haris (2002), ketika mendeteksi hilangnya budaya malu dalam berpolitik di Indonesia. Menurutnya, setelah Soeharto lengser, bangsa ini ternyata tengah dimangsa “soeharto-soeharto kecil” yang memperkaya diri, kelompok, dan korps masing-masing dengan memakai baju serta topeng reformasi. Ironisnya, “soeharto-soeharto kecil” itu tumbuh subur di tiga cabang pemerintahan sekaligus, eksekutif, legislatif, maupun peradilan.

Politik yang memiliki karakter budaya Mandik Tahu Malu mungkin seperti diungkap Benny Susetyo (2005). Politik digiring menjadi logika dagang untung rugi. Menurutnya jika semata-mata menggunakan logika dagang untung rugi, hanya akan menghasilkan politisi yang jiwanya seperti pebisnis. Bukan pertimbangan baik-buruk, salah-benar, jujur-dusta, melainkan suatu tindakan sering dilakukan apakah menguntungkan atau merugikan. Ini sudah terjadi dalam keseharian politik kita. Akibatnya, orang yang sedang berdusta bahkan sering dianggap sebagai orang jujur yang sedang berkhotbah. Batasannya makin kabur dan sumir. Antara dusta dan kejujuran hanya dipisahkan sehelai rasa yang sering kita sebut sebagai hati nurani. Karena itulah banyak politisi berdusta di dalam khotbah-khotbah yang tampak di depan mata sebagai “jujur”.

Tapi jangan lupa, budaya Mandik Tahu Malu ternyata juga digiring pada interaksi yang disebut “Hegemony and Power”. Setiap orang atau kelompok sebenarnya melakukan “trick and trap” demokrasi menjadi “weapon” untuk menggapai “hegemony and power”. Hegemony politik, ekonomi, termasuk budaya, dan apapun yang mungkin, atas orang atau kelompok yang pasrah, gamang maupun menentang. Power regulasi dan pencitraan media, sosial dan apapun yang mungkin. Akankah itu berlanjut?

Apakah Kaltim sudah larut dalam penjara Hegemony and Power? Sedemikian parahkah kondisi kita? Kalau kita semua masih merasa sebagai pengusung utama Budaya Malu, masih merasa jadi sesepuh dan panutan budaya-budaya nusantara, maka kita harus menjauhi budaya ”mandik tahu malu”. Maka seharusnya masyarakat Kaltim maupun Parpol cari calon gubernur yang benar-benar bersih dari ”hukuman penjara” karena KKN. Seperti Aji Sayyid Hussein misalnya. Tokoh Lurus ini memang sekarang sedang mencalonkan diri jadi calon gubernur Kaltim. Kenapa tidak pilih dia saja? Atau kita masih perlu mendulang “suara rakyat suara bayaran”? Astaghfirullahal adzim…

Hutang nyawa,
Hutang penjarahan,
Hutang ketidakadilan,
Hutang ketertindasan,
Hutang kesombongan,
Hutang kebohongan,
Hutang kemunafikan,
Hutang keserakahan…
Hutang lainnya…
Walau hanya serupiah…
Walau hanya setetes darah…
Walau hanya secuil tanah…
Walau hanya secuil nasi…
Walau hanya secuil hardikan…
Semoga…yang ditinggalkan…terutama anak-anaknya…
Masih tahu bahwa mereka bertanggung jawab atas ketenangan ayahnya…
Bukan hanya bernegosiasi untuk mendapatkan keringanan hukuman
Atau hanya ”astaghfirullah” negosiasi untuk keringanan pembayaran
Hahahaha…seperti orang yang sudah pailit karena melarat tidak bisa bayar hutang…
Kalau sudah tak bernyawa…apa yang mau dinegosiasikan…
Kalau sudah tercium bau tak sedap berjuta kesalahan …
Apalagi yang mau ditutupi
Semoga mereka sadar…
Karena rakyat tak pernah tidak memaafkan
Karena rakyat tidak bisa apa-apa
Karena rakyat tidak pernah menuntut apa-apa
Karena rakyat hanya ingin hidup mereka tidak dinegasikan
Saya ”akan selalu” berdoa
Inalillahi wainailaihi rojiun…
Apabila yang meninggal karena masih layak dianggap Islam
Yaitu orang yang yang meninggal karena dia Muslim…
Dengan syarat tidak munafik, tidak kufur, tidak qorun, tidak fir’aun
dan tetap berada di jalan-Nya…

1. Pendahuluan

Membaca berita dari Kaltim Post Online (8/12/2007), website dprdkutaikartanegara.go.oid (3/12/2007) dan Tribun Kaltim Online (1/12/2007) mengenai pemekaran Kabupaten Kutai Pesisir (KKP) dari kabupaten Kutai Kartanegara, penulis sempat terenyuh sekaligus senyum simpul. Ulah ”politik” apalagi yang terjadi di Kutai Kartanegara sekarang? Sebagaimana diketahui, rencana pemekaran KKP terdiri dari lima kecamatan, yaitu Anggana, Muara Jawa, Loa Janan, Samboja dan Sanga-sanga. Tim Pansus Aspirasi Masyarakat Pesisir lewat sekretaris timnya, Marten Apuy, mengatakan bahwa daerah Kutai Pesisir sudah layak untuk dimekarkan. Hal itu karena sudah melalui berbagai kajian dan konsultasi dengan Depdagri (Tribun Kaltim Online 8/12/2007). Pernyataan dukungan DPRD Kukar mengenai terbentuknya KKP terutama oleh tiga fraksi, yaitu F-Golkar, FPDIP dan FAKR. Sementara itu Sekretaris Partai Demokrat Kukar, Aji Dendi, mengatakan pemekaran dibutuhkan agar pembangunan dan pelayanan publik di lima kecamatan pesisir dapat lebih meningkat dan merata. Terutama kecamatan yang relatif jauh dari Tenggarong.

2. Awal Agenda

Anehnya, pemekaran tersebut didukung dan direstui Bupati Kukar Syaukani HR saat 10 anggota Tim Sukses Pembentukan KKP pimpinan Heri Fahlevi mendatanginya di Rumah Tahanan Polda Metro Jaya tanggal 22 Agustus lalu (Banjarmasin Post 23/8/2007). Menurut Heri setelah selesai berkunjung ke rutan, masyarakat pesisir selama ini merasa dianaktirikan ”pemerintah”, padahal daerah pesisir memberikan banyak pendapatan bagi pemkab, terutama penambangan minyak Chevron dan Pertamina, sedangkan masyarakatnya mayoritas berladang. Pertanyaannya kemudian, mengapa Tim Sukses Pembentukan KKP memohon restu pada Syaukani yang notabene masih menjadi Bupati ketika masyarakat Kutai Pesisir masih banyak berladang, sedangkan penambangan minyak perusahaan besar juga berlangsung? Pertanyaan lanjutannya adalah, kalau memang kata Heri Fahlevi pemerintah menganaktirikan daerah pesisir, apakah ada yang tidak benar dengan laporan Syaukani dalam program Gerbang Dayaku I (yang menurut laporan telah berbuah keberhasilan/success story)? Kalau memang daerah kutai pesisir salah urus dan merasa dianaktirikan, apakah Syaukani telah melakukan ”penganaktirian” pembangunan? Tetapi kenapa Tim KKP harus minta restu ke Syaukani yang telah menganaktirikan daerah Kutai Pesisir?

3. Keberhasilan Gerbang Dayaku:Apa Benar?

Untuk menjawab pertanyaan di atas kita telaah saja data Evaluasi Program Gerbang Dayaku I 2001-2004, Indikator Sosial Ekonomi Kab. Kukar 2006, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kukar Tahun 2005-2010. Menurut data-data tersebut Program Gerbang Dayaku I berhasil membentuk landasan pembangunan yang kokoh dalam mengejar ketertinggalan dalam peningkatan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur serta peningkatan ekonomi dan pendapatan masyarakat. Berkenaan tingkat kesejahteraan penduduk, seperti tingkat kemiskinan mengalami penurunan, kesehatan mengalami perbaikan yang signifikan, tingkat partisipasi pendidikan mengalami peningkatan pesat, tingkat partisipasi kerja dan jumlah tenaga kerja relatif stabil, serta tingkat pengangguran terbuka menurun. Kedua, kondisi makro ekonomi mengalami pertumbuhan positif, pendapatan regional per kapita mengalami peningkatan di atas 10% per tahun. Menurut Laporan PDRB Kab. Kukar, keberhasilan peningkatan kesejahteraan dan pemerataan hasil kegiatan ekonomi. Keberhasilan tersebut diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Yaitu laju pertumbuhan ekonomi sebesar 6,57 persen dan angka PDRB mencapai 28,77 trilyun rupiah. Nilai ini dianggap sebagai angka yang sangat fantastis. Terus, apa yang salah? Padahal data yang katanya sangat fantastis itu juga telah disetujui bersama antara Pemkab Kukar dan DPRD sebagai representasi masyarakat Kukar, termasuk representasi masyarakat lima kecamatan di daerah Kutai pesisir. Bila menggunakan logika angka ekonomi yang sama, maka data tersebut jelas secara umum telah memberikan kontribusi kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi, tak ketinggalan kepada masyarakat kelima kecamatan tersebut. Artinya pula, lima kecamatan tersebut memiliki PDRB sekitar 8,95 trilyun atau 31% dari PDRB yang mencapai 28,77 trilyun. Apa itu kurang? Kalau, sekali lagi “kalau” di lapangan ternyata tidak terjadi kesejahteraan, apakah ada yang salah atau tidak benar dengan laporan-laporan eksekutif? Padahal sebagaimana diketahui bersama, laporan tersebut telah disahkan pula oleh DPRD Kutai Kartanegara? Who Knows…?

4. Ayo Membangun ”Kukar Bersama”: Tanpa Rekayasa dan Kebohongan

Merujuk pernyataan Yusrani Arran (dprdkutaikartanegara.go.id 3/12/2007), Anggota Pansus Aspirasi Masyarakat Pesisir bahwa setidaknya terdapat empat indikator pertimbangan pemekaran, yaitu faktor ekonomi, keuangan, potensi daerah dan jumlah penduduk. Apakah hanya faktor itu yang perlu dipertimbangkan? Apakah tidak perlu mempertimbangkan faktor lain?

Pertama, faktor efektifitas-efisiensi. Pemekaran pasti memerlukan persiapan untuk membangun gedung administratif setara kabupaten, seperti kantor bupati, dinas-dinas, DPRD, kejaksaan, pengadilan, polres, kodim, dan gedung penunjang lainnya.Belum lagi pengadaan perangkat penunjang operasional, pengelolaan dan perawatan, seperti mebelair, komputer, pelatihan-pelatihan dan lainnya. Persiapan itu saja sudah memakan dana ratusan miliar bahkan triliunan rupiah. Jadi, lima sampai sepuluh tahun ke depan yang diurus adalah membangun infrastruktur dan suprastruktur. Bukan kesejahteraan masyarakat. Mengapa dana ratusan miliar sampai triliunan tidak dipakai saja untuk mengembangkan program kesejahteraan langsung? Universitas Mulawarman dan lainnya yang menurut Yusrani Arran membantu melakukan studi kelayakan pemekaran (website dprdkutaikartanegara.go.id 3/12/2007) diajak saja bekerja sama melakukan analisis dan pengadaan program kesejahteraan langsung. Kenapa tidak? Ayo Membangun Kesejahteraan ”Kukar Bersama”

Kedua, faktor sosial-budaya. Secara historis Kutai memiliki kesamaan budaya, yaitu dalam tradisi kerajan Kutai. Seperti diketahui Kutai Kartanegara sekarang merupakan penyatuan antara Kutai Lama dan Kesultanan Kutai yang memiliki mata rantai budaya. Rantai budaya tersebut merupakan kebesaran Kutai sebagai simbol Kerajaan Tertua di Indonesia. Melakukan pemekaran sama saja dengan melakukan penghilangan tradisi kebudayaan yang luhur dan agung. Tradisi kebudayaan salah satu kebanggaan Indonesia. Apakah tidak ada ”hidden agenda” (agenda terselubung) dari penggagas pemekaran untuk sengaja memecah kesatuan adat budaya Kutai dengan ”memutus” Kutai Lama dan Tenggarong? Apakah tidak lebih penting untuk merancang Perda bagi Pengembalian Status Daerah Istimewa? Mengingatkan kembali bahwa Kutai pernah memiliki Status Daerah Istimewa, tetapi dimotori penghapusannya oleh Fraksi Partai Komunis Indonesia di DPR Pusat sekitar tahun 1950/1960-an. Ayo Membangun Kebudayaan ”Kukar Bersama”

Ketiga, faktor politik pembangunan. Apakah benar bahwa pemekaran memang merupakan aspirasi dari seluruh masyarakat di lima kecamatan tersebut? Apakah tidak ada kemungkinan hanya merupakan ”trik politik” beberapa orang di lima kecamatan tersebut? Adakah jaminan dengan pemekaran akan terjadi distribusi kesejahteraan dan jaminan tidak akan terjadi pergeseran ”korupsi berjamaah”? Hal ini bisa merujuk pengalaman pemekaran wilayah kota Batu di daerah Malang Raya, Jawa Timur. Selama sepuluh tahun kota Batu sebenarnya telah memiliki kesiapan ekonomi seperti infrastruktur, potensi daerah dan jumlah penduduk. Kenyataannya, selama dua kali pilkada, Walikota terpilih belum pernah orang asli Kota Batu. Kemajuan pembangunannyapun tidak mengalami kemajuan yang signifikan, kesejahteraan masyarakat juga tidak bergerak sesuai rencana. Kegiatannya bertahun-tahun hanya menghabiskan dana ratusan miliar menyiapkan sarana-prasarana, gedung-gedung instansi, pilkadan dan lainnya. Atau yang lebih dekat, silakan melakukan studi banding mengenai kesejahteraan di Kabupaten Kutai Timur dan Kutai Barat, apakah sudah terdapat signifikansi kesejahteraan masyarakatnya?

Semoga menjadi renungan kita bersama. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ayo Membangun Kukar Bersama. Billahittaufiq wal hidayah.