SYAUKANI: Dari Bupati Kutai-Penjara-Gubernur Kaltim?

Rasulullah bersabda: “Jika Allah ingin menghancurkan sebuah kaum, dicabutlah dari mereka rasa malu. Bila rasa malu telah hilang maka yang muncul adalah sikap keras hati. Bila sikap keras hati membudaya, Allah mencabut dari mereka sikap amanah (kejujuran dan tangung jawab). Bila sikap amanah telah hilang maka yang muncul adalah para pengkhianat. Bila para mengkhianat merajalela Allah mencabut rahmatNya. Bila rahmat Allah telah hilang maka yang muncul adalah manusia laknat. Bila manusia laknat merajalela Allah akan mencabut dari mereka tali-tali Islam”.

 

Ada yang berubah di Kaltim. Yang bisa jadi calon gubernur atau bupati era baru di Kaltim sekarang adalah “terpidana”. Kalau terpidana karena melawan kezaliman Orde Baru mungkin tidak apa-apa. Ini terpidana karena dakwaannya KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Sudah lengkap leh…tradisi etam. Seperti dilansir media, ternyata Golkar yang mayoritas di Katim pasti akan menunjuk Syaukani sebagai calon Gubernurnya. Meskipun masih dipenjara karena korupsi. Inilah (lelucon) politik paling menggegerkan di Indonesia (bisa masuk MURI dong?).

Desember lalu, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memvonisnya bersalah. Dinilai merugikan negara Rp 103 miliar, dia diganjar 2 tahun 6 bulan penjara serta uang pengganti Rp 34,1 miliar. Syaukani lalu menyatakan banding. Saat ini permohonan banding Syaukani sedang diproses pengadilan tinggi. Diperkirakan, majelis akan menurunkan putusannya pada Februari mendatang. Adapun pemilihan kepala daerah di Kalimantan Timur akan berlangsung Mei mendatang. Erman Umar, kuasa hukum Syaukani, berkeyakinan kliennya akan bebas.

Ini ada gejala budaya apa ya? Apakah memang kebudayaan Kaltim sudah tergerus oleh dampak negatif modernitas dan demokrasi yang kebablasan? Kaltim jelas masih merupakan salah satu tonggak poros kebudayaan Melayu paling tua di Nusantara. Seharusnya perilaku budayanya menjadi contoh dan panutan bagi pelaku budaya lain di tanah air. Atau memang karena kita sebagai pembawa contoh budaya bagi nusantara, maka kita yang paling terdepan melakukan ”langkah baru” budaya? Langkah budaya dengan menonjolkan Budaya Mandik Tahu Malu? Budaya Mandik Tahu Malu dalam politik, seperti mencalonkan koruptor yang statusnya masih di penjara. Bukan lagi agenda pembangunan untuk kemajuan, tetapi sudah tidak malu-malu lagi di depan rakyat mengatakan bahwa ”korupsi itu mah biasa, asal duit banyak, semua bisa di atur. Termasuk di penjara, gak perlu malu, yang penting uang berbicara. Kekuasaan berbicara”.

Kontradiksi-kontradiksi di negara kita tercinta ini, bila diamati setiap hari terjadi di hampir seluruh kebijakan hubungannya dengan kepentingan publik.
Banyak pandangan, melihat realitas seperti ini sebagai perjalanan menuju demokratisasi publik. Banyak juga yang melihat realitas seperti itu sebagai ketidakdewasaan masyarakat dan pengelola kebijakan publik. Bahkan ada yang melihat realitas seperti itu ditunggangi kepentingan maupun interaksi antroposentristik, kelompok, pengusaha, politisi atau pressure group lain. Ujung-ujungnya semua berkeinginan menuju kesepakatan musyawarah-mufakat yang diagendakan bersama. Hasilnya? Belum tentu sesuai tujuan ideal demokrasi, suara rakyat suara Tuhan. Yang sering terjadi malah, suara rakyat suara bayaran.

Budaya Mandik Tahu Malu jelas merupakan masalah serius yang dihadapi Kaltim saat ini, terutama ketika kita sedang menghadapi Pilkada untuk Gubernur. Para elite politisi selama ini gagal menumbuhkan budaya malu dalam dirinya sendiri. Menghabiskan dan memboroskan uang rakyat berfoya-foya untuk kepentingan politik dirinya sendiri jelas pelanggaran etika berbangsa. Budaya malu terhadap diri sendiri tidak lagi tumbuh dalam diri politisi, karena begitu hancurnya etika politik dewasa ini.

Penting kemudian, peringatan Syamsuddin Haris (2002), ketika mendeteksi hilangnya budaya malu dalam berpolitik di Indonesia. Menurutnya, setelah Soeharto lengser, bangsa ini ternyata tengah dimangsa “soeharto-soeharto kecil” yang memperkaya diri, kelompok, dan korps masing-masing dengan memakai baju serta topeng reformasi. Ironisnya, “soeharto-soeharto kecil” itu tumbuh subur di tiga cabang pemerintahan sekaligus, eksekutif, legislatif, maupun peradilan.

Politik yang memiliki karakter budaya Mandik Tahu Malu mungkin seperti diungkap Benny Susetyo (2005). Politik digiring menjadi logika dagang untung rugi. Menurutnya jika semata-mata menggunakan logika dagang untung rugi, hanya akan menghasilkan politisi yang jiwanya seperti pebisnis. Bukan pertimbangan baik-buruk, salah-benar, jujur-dusta, melainkan suatu tindakan sering dilakukan apakah menguntungkan atau merugikan. Ini sudah terjadi dalam keseharian politik kita. Akibatnya, orang yang sedang berdusta bahkan sering dianggap sebagai orang jujur yang sedang berkhotbah. Batasannya makin kabur dan sumir. Antara dusta dan kejujuran hanya dipisahkan sehelai rasa yang sering kita sebut sebagai hati nurani. Karena itulah banyak politisi berdusta di dalam khotbah-khotbah yang tampak di depan mata sebagai “jujur”.

Tapi jangan lupa, budaya Mandik Tahu Malu ternyata juga digiring pada interaksi yang disebut “Hegemony and Power”. Setiap orang atau kelompok sebenarnya melakukan “trick and trap” demokrasi menjadi “weapon” untuk menggapai “hegemony and power”. Hegemony politik, ekonomi, termasuk budaya, dan apapun yang mungkin, atas orang atau kelompok yang pasrah, gamang maupun menentang. Power regulasi dan pencitraan media, sosial dan apapun yang mungkin. Akankah itu berlanjut?

Apakah Kaltim sudah larut dalam penjara Hegemony and Power? Sedemikian parahkah kondisi kita? Kalau kita semua masih merasa sebagai pengusung utama Budaya Malu, masih merasa jadi sesepuh dan panutan budaya-budaya nusantara, maka kita harus menjauhi budaya ”mandik tahu malu”. Maka seharusnya masyarakat Kaltim maupun Parpol cari calon gubernur yang benar-benar bersih dari ”hukuman penjara” karena KKN. Seperti Aji Sayyid Hussein misalnya. Tokoh Lurus ini memang sekarang sedang mencalonkan diri jadi calon gubernur Kaltim. Kenapa tidak pilih dia saja? Atau kita masih perlu mendulang “suara rakyat suara bayaran”? Astaghfirullahal adzim…

~ by kutaikartanegara on January 29, 2008.